Pengelolaan Sistem Informasi Nasional

Setelah kita mengetahui tentang pemaparan Sistem Informasi Nasional yang telah saya posting sebelumnya, sekarang saya akan mencoba memaparkan pendapat saya tentang bagaimana pengelolaan SINAS tersebut. saya berpendapat bahwa, pengelolaan SINAS ini dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu :

• Membentuk BUMN IT baru untuk pengelolaan data Negara
  

Menurut saya, bahwa pengelolaan SINAS ini sebaiknya diserahkan kepada BUMN IT yang nantinya akan mengelola semua kebutuhan pengelolaan data Negara. Jadi, harusnya dibentuk sebuah BUMN IT yang baru untuk mengelola SINAS ini. Hal ini bertujuan agar semua pengelolaan data Negara menjadi terpusat dan dapat terintegrasi dengan baik, karena jika pengelolaan data Negara diserahkan kepada masing-masing departemen, maka bisa jadi data akan susah terintegrasi karena setiap data akan diolah sesuai dengan kebutuhan departemen itu sendiri. BUMN ini harus mempunyai SDM yang berkompetensi dalam bidang IT, bukan hanya orang-orang yang mengerti IT, tetapi berpengalaman di bidang ini. Diharapkan juga bahwa, SDM yang ada didalam BUMN ini peduli terhadap data-data Negara yang ada, yang artinya bahwa data-data yang ada harus di update secara berkala agar data tersebut valid dan akurat dan bisa bermanfaat dengan baik bagi pemerintah maupun masyarakat. Nantinya BUMN inilah yang akan melaksanakan poin-poin yang saya tuliskan di postingan sebelumnya terkait dengan Sistem Informasi Nasional untuk mencapai kondisi idealnya.

• Memberdayakan Badan Pusat Statistik (BPS)
  

Telah kita ketahui bahwa, Badan Pusat Statistik ini menyimpan segala informasi yang ada di Negara ini baik itu berupa data kependudukan, hasil alam, wilayah, dan lain-lain. Mempertimbangkan hal tersebut, saya berpendapat bahwa, pengelolaan SINAS pun dapat di serahkan kepada BPS. Nantinya BPS ini dapat menjadi Bank Data Nasional yang menyimpan dan mengelola seluruh data Negara. Akan tetapi hal ini terbentur pada kinerja BPS sendiri. Kita ketahui bahwa data-data yang ada di BPS jarang di update sehingga menjadikan data-data yang ada menjadi tidak valid dan tidak akurat. Pembaharuan/update data di BPS dilakukan jika ada project-project yang terkait dengan data-data tersebut. Hal ini selain menambah anggaran yang digunakan, hal ini juga bisa menjadi terjadinya korupsi karena memanfaatkan data-data yang tidak valid tersebut. Hal inilah yang menjadi pertimbangan saya untuk membentuk suatu BUMN baru daripada memberdayakan BPS. Akan tetapi, jika BPS bisa di berdayakan semaksimal mungkin, dengan SDM-SDM yang berkualitas dari segi perilaku maupun pengetahuan, dan kemudian peduli terhadap data-data yang ada, BPS bisa menjadi sarana pengelolaan SINAS yang baik dan bisa lebih menekan biaya daripada kita harus membuat suatu BUMN IT yang baru.